APBR: Desember 2008

Jumat, 12 Desember 2008

Tolak PHK, Ribuan Karyawan RAPP Beraksi di Kantor Gubernur

Tolak PHK,
Ribuan Karyawan RAPP Beraksi di Kantor Gubernur
Kamis, 11 Desember 2008

Setelah beraksi di Pelalawan, kali ini ribuan karyawan PT RAPP beraksi di Jalan Cut Nyak Dien, depan Kantor Gubernur Riau. Mereka meminta Gubernur mencari solusi atas PHK yang dilakukan perusahaan.

Pekanbaru, riautimes-Setelah sebelumnya melakukan aksi di Pelalawan, kali ini ribuan karyawan PT RAPP kembali melakukan aksi di Kantor Gubernur Riau. Mereka menola PHK yang dilakukan oleh PT RAPP.

Dengan menggunakan beberapa unit bus dan truk, sekitar 3000an karyawan ini berkumpul di Jalan Cut Nyak Dien. Akibatnya, satu jalur Jalan Cut Nyak Dien harus ditutup. Sambil berorasi karyawan meminta agar dapat menghadap Gubernur Riau.

Beberapa karyawan yang turut dalam aksi tersebut juga membawa embel-embel bertuliskan menyelamatkan PT RAPP. Mereka juga menuntut kepastian hokum terhadap konsesi PT RAPP yang saat ini sedang bermasalah hokum.

Setelah melakukan doa bersama agar tuntutannya dikabulkan, 13 orang koorlap aksi diutus untuk masuk menemui perwakilan dari Pemprov Riau, Kadisnaker Abdul Latif serta Kepala Biro Hukum Pemprov Riau.

Hingga berita ini ditulis, dalam cuaca Pekanbaru yang mendung aksi ribuan karyawan PT RAPP ini masih terus berlanjut**Andi

Manajemen belum lapor ke Depnakertrans, RAPP akan PHK 1.000 karyawan

-- Bisnis Indonesia - Friday, 21 November 2008 --

JAKARTA: PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) akan mem-PHK lebih dari 1.000 karyawan dan merumahkan 1.000 karyawan lainnya, akibat kelangkaan pasokan kayu dan dampak dari krisis ekonomi global.

"Besok [hari ini], secara formal kami akan mengumumkan kepada para karyawan kami. Kemudian dilanjutkan dengan proses yang diwajibkan, sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Presiden Direktur RAPP Rudi Fajar, di Pekanbaru, kemarin.

Dia menyebutkan RAPP sudah menghadapi masalah keterbatasan pasokan kayu sejak awal tahun lalu.

Perseroan membutuhkan pasokan bahan baku berupa kayu untuk memproduksi bubur kertas (pulp) dan kertas.

Menurut Public Relation Manager RAPP Troy Pantouw, sejak 3 bulan terakhir, volume produksi perseroan turun menjadi 2.000 ton-3.000 ton per hari dari sebelumnya 6.000 ton-7.000 ton per hari.

Masalah bahan baku RAPP itu diawali oleh aksi penanganan pembalakan liar (illegal logging) yang dilakukan oleh pihak Kepolisian sejak awal tahun lalu.

Rudi menambahkan krisis ekonomi global juga telah membuat biaya produksi semakin tinggi, sehingga pemutusan hubungan kerja (PHK) harus dilakukan.

Namun, Ketua Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) Susanto Kurniawan mengatakan masalah kelangkaan bahan baku tersebut seharusnya tidak terjadi apabila RAPP memang melakukan penanaman pohon di lahan yang mereka miliki.

Izin yang diperoleh RAPP untuk mengelola hutan tanaman industri (HTI) sejak 1994, menurut Susanto, sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi perseroan, sehingga tidak akan terganggu dengan operasi penanganan pembalakan liar.

"Masalahnya mereka [RAPP] terlalu manja. Hanya menebang kayu, tetapi lupa menanam yang pada akhirnya berdampak pada pasokan kayu," kata Susanto yang dihubungi terpisah.

Belum ada laporan

Kendati telah mengumumkan rencana PHK terhadap lebih dari 1.000 karyawan dan merumahkan 1.000 karyawan lainnya telah diumumkan kepada media, manajemen RAPP ternyata belum memberikan informasi tersebut kepada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans).

"Belum ada pemberitahuan ke Depnakertrans soal itu [rencana RAPP untuk mem-PHK dan merumahkan karyawan]. Perusahaan di sektor itu baru ada dalam rencana pemantauan," ujar Andi Syahrul Pangerang, Direktur Direktorat Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial Depnakertrans, saat dihubungi, tadi malam.

Dari permohonan sejumlah perusahaan kepada Depnakertrans untuk merumahkan karyawan, tidak ada yang berasal dari RAPP.

Nanang Rofandi, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), juga mengaku belum mendengar rencana RAPP untuk mem-PHK dan merumahkan karyawannya tersebut.

Mansyur, Ketua Umum Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), mengatakan penjualan pulp di pasar internasional sedang anjlok merupakan penyebab industri di sektor itu mengalami kerugian besar.

"Tidak menutup kemungkinan perusahaan atau industri pulp lainnya yang terus-menerus mengalami kerugian bisa diambil alih atau menjual sahamnya kepada perusahaan lain," ujar Mansyur. (k12/Erwin Tambunan/Yeni H. Simanjuntak) (redaksi@bisnis.co.id)

Kamis, 11 Desember 2008

Pernyataan Sikap ALIANSI PERJUANGAN untuk BURUH RIAU

Pernyataan Sikap ALIANSI PERJUANGAN BURUH RIAU

Industri berbasis hutan dan lahan adalah salah satu sumber penting aktivitas ekonomi di Indonesia yang memberikan sumbangan terhadap pendapatan, dimana berbagai kebijakan memberikan ruang untuk keberlanjutan usaha dengan meminimalisir dampak ekologi dan social yang mungkin terjadi.

Sisi lain harus diakui bahwa industry perkayuan memberikan peluang tenaga kerja yang cukup besar, tetapi sebaliknya jika indutri perkayuan tidak melakukan perencanaan matang terhadap keberlanjutan usaha maka PHK akan menimbulkan gejolak social yang juga cukup besar.

Perlu ada langkah kongkrit pemerintah untuk melakukan upaya-upaya penangganan dengan tetap berjalan sesuai koridor hokum yang berlaku di Indonesia.

Kami Aliansi Perjuangan Buruh Riau (APBR) mendukung pernyataan sikap dari Aliansi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Riau Komplek yang menolak PHK missal dan perlu percepatan proses hokum kasus-kasus kejahatan hutan yang terjadi. Dari ke-7 pernyataan sikap yang disampaikan oleh Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Riau Komplek, maka kami memberikan pernyataan sebagai berikut:

Menolak PHK Massal yang mengakibatkan gejolak social dan merusak sendi-sendi ekonomi dengan memberikan jaminan serta perlindungan kepada pekerja dari ancaman PHK
Pemerintah harus mengambil alih PT RAPP sehingga permasalahan tenaga kerja dan kepailitan dapat teratasi.
Pemerintah harus melakukan identifikasi dan verifikasi perizinan agar ada kepastian terhadap lahan dan juga kepastian hukum
Pemerintah harus melakukan audit tenaga kerja asing, local dan termasuk bahan baku
Mempercepat proses hokum terhadap perizinan industry perkayuaan sehingga sampai pada kejelasan status hukum

Kepada kaum buruh sekalian, kami menyerukan agar mengobarkan semangat perlawanan terhadap penjajah-neoliberalisme! Bersama-sama membangun serikat buruh progressif yang mempunyai garis demarkasi jelas antara penghisap dan kaum terhisap. Ayo berjuang untuk kesejahteraan kita! KAUM BURUH SE-DUNIA, BERSATULAH!

HIDUP PERSATUAN PERJUANGAN MELAWAN PENJAJAH-NEOLIBERAL!

Pekanbaru, 11 Desember 2008

Koordinator Umum,

Rinaldi, S.Sos

Sekretaris Umum,

Bambang Aswandy, SE

Ribuan Karyawan PT. RAPP Demo Tolak PHK Jilid II

Ribuan Karyawan PT. RAPP Demo Tolak PHK Jilid II

Rabu, 10 Desember 2008 14:25
Karyawan PT. RAPP tak bisa lagi bekerja dengan tenang. Tak ingin krisis bahan baku berlanjut pada PHK jilid II, ribuan karyawan menggelar demo.

Riauterkini-PEKANBARU- Ribuan karyawan PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) menggelar unjuk rasa, Rabu (10/12). Aksi yang diikuti sekitar 3.500 karyawan tersebut digelar untuk menggugah perhatian pemerintah agar membantu perusahaan kertas raksasa itu mengatasi krisis bahan baku yang menjadi penyebab stabilitas produksi terganggu. Kondisi tersebut menyebabkan menejemen RAPP terpaksa merencanakan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan perumahan ribuan pekerja. Meskipun diguncang demo besar-besaran, namun aktivitas perusahaan tak sampai terhenti, karena sebagian karyawan tetap dipersilahkan bekerja.

Aksi diawali dengan mobilisasi massa di Pos I PT. RAPP. Di lokasi tersebut pekerja menggelar aksi dengan bergantian berorasi. Mereka meminta kepada perusahaan untuk tidak melanjutkan rencana PHK jilid II. Saat ini telah 482 karyawan di-PHK dan 500 karyawan dirumahkan. Padahal rencananya 1.000 karyawan akan di-PHK dan seribu lagi akan dirumahkan.

"Kami menolak rencana PHK jilid II. Kami ingin semua pihak peduli dan membantu perusahaan mengatasi krisis bahan baku agar produksi perusahaan kembali stabil dan rencana PHK bisa dibatalkan," pinta Ketua Serikat Pekerja (SP) PT. RAPP Hamdani kepada riauterkini.

Selain itu para karyawan juga menuntut agar perusahaan memulangkan para tenaga kerja asing (TKA)yang digaji besar, sementara tugas mereka bisa juga dilaksanakan oleh tenaga kerja lokal. Menurut Hamdani di RAPP ada sekitar 100 TKA dari berbagai negara.

Aksi karyawan langsung ditemui Dirut Rudi Fajar dan sejumlah staf. Kepada karyawan Rudi menjamin tidak akan terjadi PHK lanjutan, jika krisis bahan baku bisa segera diatasi dan produksi perusahaan bisa kembali stabil.

Setelah itu, aksi dilanjutkan ke kantor Bupati Pelalawan. Pelaksana tugas (Plt) Bupati Pelalawan Rustam Efendi langsung menemui pengunjuk rasa dan berjanji akan membantu sebisa mungkin untuk mengatasi masalah yang tengah dihadapi perusahaan.

Aksi terakhir digelar di DPRD Pelalwan. Pengunjuk rasa diterima Komisi A yang diketuai Ramli. Kepada pengunjuk rasan Ramli juga menyampaikan janji memberi dukungan politis kepada RAPP untuk dapat mengatasi krisis bahan baku. Tak puas sekedar mendapat dukungan lisan, pengunjuk rasa minta DPRD Pelalawan membuat pernyataan tertulis.

Sampai saat ini aksi masih berlangsung. Untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang tak diinginkan, polisi melakukan pengamanan. Wakapolres Pelalawan Kompol Sukito langsung memimpin pengamanan di lapangan.***(mad)

sumber : http://riauterkini.com/usaha.php?arr=22003

Menambah banyak teman sangatlah mudah dan cepat.
Undang teman dari Hotmail, Gmail ke Yahoo! Messenger sekarang!

--
Posting oleh teddy ke Visi Bersama Pulp dan Kertas Indonesia pada 12/10/2008 06:42:00 PM

Tujuh Butir Pernyataan Sikap Karyawan PT RAPP

Tujuh Butir Pernyataan Sikap Karyawan PT RAPP
10 Dec 2008 17:53 wib
ad

PEKANBARU (RiauInfo) - Sebanyak sekitar 3.000 karyawan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Rabu (10/12) menggelar aksi unjukrasa. Aksi ini mereka gelar untuk memprotes PHK yang dilakukan perusahaan itu sekaligus menggugah aparat terkait memperhatikan nasib mereka.

Dalam kesempatan itu mereka membacakan pernyataan sikap terkait dengan permasalahan yang mereka tuntut. Pernyataan sikap itu terdiri dari tujuh butir. Masing-masing berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak PHK massal karena PHK massal dapat merusak sendi-sendi perekonomian dan meminta kepada pemerintah memberikan jaminan serta perlindungan kepada pekerja dari ancaman PHK.

2. Meminta kepada DPRD dan Pemkab Pelalawan, Pemprov dan Pempus untuk secepatnya mengambil langkaj-langkah penyelamatan untuk kelangsungan usaha PT RAPP yang terancam tutup.

3. Meminta kepada pemerintah dengan segera melakukan langkah=langkah nyata membuat solusi yang tepat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di PT RAPP.

4. Meminta kepada pemerintah melindungi industri pulp dan kertas dalam negeri dari ancaman dan intervensi pihak asing.

5. Meminta kepada pemerintah untuk mempercepat seta menyelesaikan proses hukum terkait kasus illegal loging di Riau yang telah merugikan negara.

6. Meminta pemerintah dan pengusaha agar mengotpimalkan pemakaian tenaga kerja lokal dan memperkecil pemakaian tenaga kerja asing sebagai perwujudan transfer/alih teknologi menuju industri pulp dan kertas Indonesia yang tangguh.

7. Meminta kepada pemerintah, pengusaha, masyarakat adat dan serikat pekerja untuk dapat duduk bersama secepatnya dalam menyelesaikan krisis yang terjadi di PT RAPP.(ad)

sumber : http://riauinfo.com/main/news.php?c=1&id=7595

KANTOR BUPATI PELALAWAN DIDEMO BURUH PT RAPP

Rabu, 10 Desember 2008 21:11 WIB
Metrotvnews.com, Pelalawan: Sekitar 3.000 buruh PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) berunjuk rasa di Kantor Bupati Pelalawan, Riau, Rabu (10/12). Mereka mengadukan nasibnya menyusul pemutusan hubungan kerja di perusahaan tersebut. Para buruh meminta pemerintah bersikap arif dan bijaksana dalam kasus yang menimpa PT RAPP.

Sebelumnya, para buruh datang dengan berlongmars. Mereka datang untuk meminta kejelasan nasib, terkait pemutusan hubungan kerja besar-besaran di perusahaan tersebut. Pengunjuk rasa akhirnya ditemui Bupati Pelalawan, Rustam Efendi. Ia menegaskan keseriusan pihaknya membantu para buruh.

PT RAPP Mem-PHK seribu karyawan dan merumahkan 1.000 lainnya. Aksi ini dilakukan karena perusahaan kekurangan pasokan bahan baku. Selain itu juga karena ketidakjelasan status hukum jutaan meter kubik kayu milik perusahaan yang disita polisi.(BEY)

Lihat Video

http://www.metrotvnews.com/new/berita.asp?id=72488